“Saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden saat itu ditemani Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Saya heran, biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima, ini kok sendirian,” kata Agus dalam program Rosi, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 1 Desember 2023.
Jokowi saat itu, kata Agus, memanggilnya untuk meminta penghentian kasus Setya Novanto. “Saya masuk (ruangan) beliau (Jokowi) sudah teriak hentikan. Saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk, saya baru tahu kalau yang disuruh hentikan kasus Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu yang terseret kasus e-KTP,” ujar dia.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Nusron Wahid merespons soal cerita mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta kasus korupsi e-KTP dihentikan. Nusron meminta agar Agus dapat membuktikan pengakuan tersebut.
“Begini, yang namanya pengakuan sepihak butuh bukti. Pak Agus Raharjo, kita sangat hormat sama beliau. Tapi namanya pengakuan itu nggak boleh sepihak. Makanya alat hukum itu baru bisa menjadi bukti konkrit kalau dua alat bukti. Kalau hanya sepihak enggak mungkin,” kata Nusron di sela Rakornas TPN Prabowo-Gibran di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, (1/12).
Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015-2019. Seperti dilansir dari situs Ikatan Alumni (Ika) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Agus lahir di Magetan, Jawa Timur pada 1 Agustus 1956. Dia meraih gelar insinyur teknik sipil dari ITS pada 1984. Kemudian, dia melanjutkan studi ke Hult International Business School (Arthur D Little), Boston, Amerika Serikat pada bidang Business Administration dan dinyatakan lulus pada 1991.
Sesuai bidang ilmu yang ditempuh, Agus Rahardjo memiliki cita-cita menjadi kontraktor. Namun, dia kemudian memilih menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Agus Rahardjo disebut berperan melakukan reformasi dan modernisasi pelayanan publik di tingkat pusat hingga daerah. Salah satu inovasi yang dilakukannya saat menjadi Kepala LKPP adalah merilis e-Katalog untuk proses pengadaan barang/jasa. Terobosannya itu pun sempat dinilai baik oleh eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
